Artikel

Pendahuluan Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu berdasarkan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum Peninjauan Kembali PK dalam perkara perdata diatur dalam: Syarat Mengajukan Peninjauan Kembali Permohonan PK hanya dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut: Proses Pengajuan Peninjauan Kembali Berikut adalah tahapan dalam proses PK: Tahapan Penjelasan 1. Pengajuan Permohonan PK Pemohon PK mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan yang memutus perkara terakhir. 2. Pengumpulan Bukti Baru (Novum) Pemohon menyertakan bukti baru atau alasan hukum yang kuat dalam permohonannya. 3. Pemeriksaan Berkas Perkara Mahkamah Agung memeriksa kembali dokumen dan alasan yang diajukan pemohon.

Pendahuluan Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat banding yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Proses ini bertujuan untuk menjamin keseragaman penerapan hukum di Indonesia. Dasar Hukum Kasasi Kasasi dalam perkara perdata diatur dalam: Syarat Mengajukan Kasasi Untuk mengajukan kasasi, pemohon harus memenuhi beberapa syarat utama: Tahapan Proses Kasasi Berikut adalah langkah-langkah dalam mengajukan kasasi: Tahapan Penjelasan 1. Mengajukan Permohonan Kasasi Pemohon kasasi mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan tingkat banding. 2. Penyampaian ke Pihak Lawan Pengadilan memberitahukan kepada pihak lawan mengenai permohonan kasasi. 3. Pengajuan Memori Kasasi Pemohon menyusun dan menyerahkan memori kasasi yang berisi alasan hukum atas permohonan kasasi. 4. Kontra Memori Kasasi Pihak lawan dapat memberikan kontra memori

Pendahuluan Banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Proses ini memungkinkan pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali putusan yang telah dibuat guna memastikan keadilan yang lebih baik. Dasar Hukum Banding Banding dalam perkara perdata diatur dalam: Syarat Mengajukan Banding Untuk mengajukan banding, pemohon harus memenuhi syarat berikut: Proses Pengajuan Banding Berikut adalah tahapan dalam mengajukan banding: Tahapan Penjelasan 1. Mengajukan Permohonan Banding Pemohon banding mengajukan permohonan ke pengadilan tingkat pertama yang mengeluarkan putusan. 2. Pemberitahuan kepada Pihak Lawan Pengadilan memberitahukan kepada pihak lawan mengenai permohonan banding. 3. Penyerahan Memori Banding Pemohon banding menyusun dan menyerahkan memori banding yang berisi alasan keberatan terhadap putusan. 4. Kontra Memori Banding Pihak lawan dapat

Pendahuluan Sengketa perdata terjadi ketika ada perselisihan antara dua pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hukum perdata. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui beberapa jalur, baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Artikel ini membahas tahapan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Jalur Penyelesaian Sengketa Perdata Jalur Penyelesaian Penjelasan Negosiasi Penyelesaian melalui musyawarah langsung antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi Penyelesaian dengan bantuan mediator netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase Penyelesaian melalui arbitrator yang ditunjuk untuk memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak. Pengadilan Penyelesaian melalui lembaga peradilan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tahapan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Kesimpulan Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui berbagai jalur, baik secara damai maupun